teraskalteng.com, PALANGKA RAYA – Senator DPD RI asal Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang, menyatakan bahwa masalah re-sentralisasi yang semakin menguat saat ini menjadi tantangan besar bagi otonomi daerah. Menurut Teras, otonomi daerah yang sebelumnya dianggap sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian daerah kini semakin sulit, karena banyak kewenangan yang ditarik kembali ke pemerintah pusat.
Terlebih lagi, para pemimpin daerah seperti Bupati dan Gubernur tidak selalu seirama dalam mengelola hubungan dengan pusat, mengingat peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kini tidak lagi sekuat sebelumnya.
Teras mengungkapkan bahwa dalam disertasinya yang telah dipertanggungjawabkan beberapa tahun lalu, ia menekankan bahwa Gubernur seharusnya menjadi pusat dari otonomi daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur mestinya diperkuat perannya dalam hal pengawasan, pembinaan, dan pengkoordinasian, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ke depan, agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik, maka kepemimpinan daerah harus dilengkapi dengan kemampuan komunikasi politik yang efektif. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk menganalisis, mengkaji, dan memperjuangkan kepentingan daerah di hadapan pemerintah pusat, terutama dalam konteks model otonomi daerah yang belum sepenuhnya terarah,” jelas Teras dalam keterangan, belum lama ini.
Mengambil contoh pengalaman memimpin Kalteng pada masa lalu, Teras mengingatkan bahwa meskipun secara partai garis politiknya berbeda dengan pemerintahan pusat, komunikasi yang baik berhasil membawa perhatian lebih kepada Kalteng. Berkat komunikasi yang efektif, banyak infrastruktur penting yang terbangun pada masa pemerintahannya.
Lebih lanjut, Teras menegaskan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang memahami hubungan antara pusat dan daerah dengan baik. Pemimpin yang dipilih harus memiliki visi untuk membangun sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Selain itu, pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di daerah dan membawa kemajuan yang nyata bagi masyarakat.
“Pilihlah pemimpin yang bukan hanya memberikan ikan, tetapi yang bisa memberi kail, sehingga masyarakat dapat menghasilkan penghasilan yang berkelanjutan dan meraih kesejahteraan yang merata,” tutup Teras. (tk/red)
Tinggalkan Balasan