Teraskalteng.com, JAKARTA – Pembenahan tata kelola lingkungan dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko bencana yang terus berulang. Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada bantuan darurat dan pemulihan setelah kejadian, tetapi juga harus mengutamakan pencegahan sejak awal.
Menurut Rokhmat, mitigasi bencana perlu menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia menilai, dampak bencana tidak sebatas kerusakan infrastruktur dan kerugian materi. Bencana juga dapat mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, hingga masa depan generasi muda di daerah terdampak.
“Ketika bencana terjadi berulang kali, kita tidak boleh hanya bertanya bagaimana mempercepat bantuan setelah kejadian. Kita juga harus berani bertanya, apakah tata kelola lingkungan kita sudah cukup baik untuk mencegah risiko yang sama terulang kembali?” ujar Rokhmat melalui rilis dilansir dari website www.dpr.go.id di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Untuk memperkuat upaya pencegahan, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X tersebut mengusulkan lima langkah strategis. Pertama, memulihkan fungsi ekologis hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Kedua, memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Ketiga, memperkuat perlindungan ekosistem gambut dan mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keempat, mengintegrasikan data lingkungan ke dalam sistem peringatan dini agar potensi bencana dapat dikenali lebih cepat. Kelima, melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam kegiatan mitigasi di wilayah masing-masing.
Rokhmat juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran mitigasi sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, anggaran pencegahan seharusnya dipandang sebagai upaya melindungi keselamatan masyarakat dan mengurangi potensi kerugian yang lebih besar di kemudian hari.
Ia mengingatkan, besarnya anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana tidak akan cukup efektif apabila faktor-faktor pemicu risiko tidak dibenahi. Karena itu, kebijakan pencegahan harus berjalan seiring dengan kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan wilayah terdampak.
“Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki kerusakan, tetapi pada saat yang sama membiarkan faktor-faktor yang memperbesar risikonya tetap berlangsung. Pencegahan harus menjadi bagian utama dari perencanaan pembangunan,” pungkasnya.
Dorongan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga pada pembenahan lingkungan dan pengurangan risiko secara berkelanjutan. (red)
Tinggalkan Balasan