teraskalteng.com, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan.
“Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menerima 22 dapur yang akan digunakan untuk mendukung program MBG ini,” ungkap Fairid, Senin (24/3/2025).
Meski demikian, Wali Kota menekankan bahwa kelancaran program ini akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan yang cukup dan tepat waktu. Koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pemasok bahan makanan, akan menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran distribusi.
“Penting untuk memastikan stok bahan pangan mencukupi agar masyarakat penerima manfaat bisa mendapatkan makanan bergizi secara teratur,” tambahnya.
Selain manfaat langsung berupa pemberian makanan bergizi, Fairid juga melihat program MBG sebagai peluang besar untuk mendorong perekonomian lokal. Dengan melibatkan petani dan peternak setempat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya.
“Program ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi lokal. Petani dan peternak kita dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Fairid.
Ia juga menyebut bahwa keterlibatan kelompok tani dan peternak dalam program ini merupakan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, MBG diharapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan pangan, tetapi juga sebagai pendorong sektor ekonomi yang lebih luas.
“Intinya, program MBG ini diharapkan dapat menggerakkan sektor pertanian dan UMKM di Palangka Raya, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya optimis program ini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk masyarakat yang membutuhkan maupun pelaku ekonomi lokal. (tk/red)
