teraskalteng.com, PALANGKA RAYA– Senator DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyoroti isu strategis terkait pengelolaan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama pada isu-isu seperti hutan adat, perhutanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat terpencil.
Teras menekankan agar pembangunan di Kalimantan Tengah tidak hanya berorientasi pada dokumen formal, tetapi juga menyerap aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat adat.
“Saya berharap rencana pembangunan tidak hanya sebatas dokumen, tetapi benar-benar menyerap aspirasi masyarakat adat. Termasuk masyarakat adat yang masih bergantung pada profesi sebagai peladang, mereka harus diberdayakan agar turut menopang agenda pemerintah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai pusat pangan nasional,” ujar Teras, usai kegiatan reses dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng, Senin (23/12).
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan masyarakat adat perlu dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, mengingat peran penting mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung ketahanan pangan. Menurut Teras, pemberdayaan masyarakat adat bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam konteks hutan adat, Teras mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan wilayah adat agar masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam secara mandiri. Selain itu, ia mengapresiasi program perhutanan sosial yang dianggap memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat jika dijalankan dengan baik.
Dengan visi menjadikan Kalimantan Tengah sebagai pusat pangan nasional, Teras mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat adat sebagai salah satu aktor utama.
“Masyarakat adat adalah bagian penting dari solusi, bukan sekadar objek pembangunan. Oleh karena itu, mereka harus diberikan ruang yang setara dalam setiap proses pembangunan,” tutupnya. (tk/red)
Tinggalkan Balasan