teraskalteng.com, PALANGKA RAYA – Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mendesak DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat yang hingga kini tak kunjung diselesaikan. Menurutnya, sudah puluhan tahun keberadaan masyarakat adat tidak mendapatkan kepastian hukum yang semestinya.
Desakan tersebut disampaikan Teras saat menjadi narasumber dalam diskusi ilmiah bertema “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah dan NKRI” yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng bekerja sama dengan Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (15/11/2025).
Teras menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dibahas oleh DPR.
“Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat mendesak untuk dibahas. Kami di PPUU DPD RI sudah menetapkan ini sebagai prioritas. RUU-nya kini berada di Badan Legislasi DPR RI, dan kami menunggu kapan pembahasan dimulai,” ujar Teras.
Ia mengingatkan bahwa upaya penyusunan RUU tersebut telah berlangsung sejak 2008, namun hingga kini belum terlihat kemajuan berarti.
“Sudah berapa kali ganti presiden, tetapi keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat ini tidak diperhatikan. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa para pembuat UU enggan melanjutkan proses pembahasannya?” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Teras mengajak para tokoh adat dan masyarakat untuk ikut mendorong DPR agar segera menyelesaikan RUU tersebut.
“UU Masyarakat Hukum Adat ini kebutuhan kita, bukan hanya bagi Kalteng tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Selain Teras, hadir pula Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Daniel menekankan peran strategis masyarakat hukum adat dalam pembangunan daerah dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal. “Jangan sampai masyarakat kita hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Mari bersama membangun Kalimantan Tengah, sesuai visi dan misi untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Diskusi ilmiah tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat dorongan bersama agar RUU Masyarakat Hukum Adat segera dibahas dan disahkan demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia. (AN/RED)
Tinggalkan Balasan