Teraskalteng.com, JAKARTA – Kecelakaan helikopter yang tengah menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, menjadi perhatian DPR RI. Insiden tersebut dinilai harus menjadi momentum untuk mengevaluasi standar keselamatan seluruh personel yang terlibat dalam operasi penanggulangan karhutla.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari luas wilayah yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin keselamatan petugas dan masyarakat terdampak.
“Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus, masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi,” kata Rina di Jakarta, Senin (9/11/2026), dilansir dari dpr.go.id.
Politisi Fraksi PKB tersebut meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan personel di lapangan, baik awak helikopter, petugas pemadam darat maupun relawan.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kecelakaan. Seluruh tahapan operasi harus ditinjau untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah kejadian serupa terulang.
Sejumlah aspek yang perlu dievaluasi antara lain kelayakan dan perawatan armada, kesiapan awak, prosedur pengambilan air, kondisi cuaca, karakteristik lokasi pemadaman hingga koordinasi antara tim udara dan darat.
Rina juga menyoroti pentingnya kewenangan bagi petugas untuk menunda atau menghentikan operasi apabila situasi di lapangan dinilai membahayakan keselamatan.
“Mereka menjalankan tugas berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Negara harus memastikan perlindungan itu hadir melalui armada yang laik, peralatan yang memadai, waktu istirahat yang cukup, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan kerja,” tegasnya.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah tetap berlangsung. Namun, pascakecelakaan helikopter di Sungai Barito, aspek keselamatan dalam setiap operasi akan diperketat.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan insiden tersebut tidak akan menghentikan komitmen pemerintah dalam mengendalikan karhutla.
“Kami ingin menegaskan bahwa kejadian ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus melakukan penanganan karhutla. Operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan secara ketat,” ujarnya.
Sebelumnya, helikopter angkut jenis Super Puma H-225 dengan registrasi VH-HGM mengalami kecelakaan di Sungai Barito, tepatnya di Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026).
Dalam peristiwa tersebut, satu kru bernama Yayan Supyansuri yang sempat dilaporkan hilang akhirnya ditemukan meninggal dunia. (*/red)
Tinggalkan Balasan