Teraskalteng.com, PALANGKA RAYA – Gugurnya relawan dan tiga prajurit saat menjalankan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Anggota DPD RI Agustin Teras Narang. Ia menilai jatuhnya korban jiwa tersebut harus menjadi perhatian serius dalam upaya penanganan karhutla yang hingga kini masih berlangsung.
Teras Narang menyampaikan, tantangan kebencanaan di Kalteng belum berakhir. Setelah sebelumnya relawan gugur saat menjalankan misi penanganan kebakaran, kini tiga prajurit juga dilaporkan meninggal dunia dalam tugas pengendalian karhutla di Kabupaten Seruyan.
Peristiwa tersebut menambah duka di tengah perjuangan petugas dan relawan menghadapi kebakaran yang terus meluas. Menurutnya, pengorbanan para personel yang bertugas di lapangan menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar.
Situasi kebakaran juga belum menunjukkan tanda mereda. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan, jumlah titik panas mencapai 821 titik hingga Kamis lalu. Angka tersebut meningkat 93 persen dibandingkan hari sebelumnya.
Kondisi ini menyebabkan ancaman asap kembali membayangi kehidupan masyarakat. Teras menilai kejadian tersebut sudah menjadi persoalan kebencanaan luar biasa yang tidak boleh dianggap sebagai kondisi normal.
“Tingkatkan kolaborasi seluruh pihak, optimalisasi penanganan di lapangan, serta dukungan anggaran yang tepat sasaran. Evaluasi status kebencanaan di Kalteng juga mendesak agar dukungan pemerintah pusat dapat ditingkatkan dengan landasan hukum yang memadai,” kata Teras dalam keterangan, kemarin.
Selain memperkuat penanganan kebakaran, Teras turut menyoroti persoalan ketersediaan energi. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT PLN (Persero) memberikan perhatian terhadap pasokan BBM dan keandalan listrik di Kalteng.
Menurutnya, gangguan kelistrikan dan pasokan energi akan semakin membebani masyarakat yang sedang menghadapi krisis akibat karhutla. Ketersediaan energi juga diperlukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk menjaga kesehatan di tengah paparan asap.
“Saya harapkan Kementerian Keuangan memperhatikan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki ruang fiskal lebih luas untuk mendukung penanganan bencana,” sebut Teras.
Teras juga menekankan agar pemerintah pusat tidak mengurangi perhatian terhadap Kalteng di tengah situasi kebencanaan yang masih berlangsung. Dukungan berkelanjutan diperlukan agar pengendalian karhutla dapat dilakukan secara optimal sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat maupun personel yang bertugas di lapangan.
Pengorbanan relawan dan prajurit yang gugur, menurutnya, menjadi pengingat pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam menghadapi bencana karhutla di Kalteng. (ad/red)
Tinggalkan Balasan