Teraskalteng.com, JAKARTA – Transparansi pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dan pelaksanaan putusan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna. Ia meminta pemerintah memastikan besarnya dukungan pembiayaan untuk industri sawit berjalan beriringan dengan tanggung jawab perlindungan lingkungan.
Ateng menilai, pengelolaan dana perkebunan perlu dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara proporsional, terutama oleh petani sawit rakyat. Di sisi lain, kewajiban perusahaan untuk memulihkan kerusakan lingkungan berdasarkan putusan pengadilan juga harus dituntaskan.
“Negara harus mampu menjelaskan bagaimana dana puluhan triliun rupiah dapat disalurkan untuk mendukung industri, tetapi kewajiban lingkungan yang sudah diputus pengadilan justru masih menghadapi hambatan,” tegas Ateng dalam keterangan dilansir dari dpr.go.id di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Ia menyoroti perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024. Perubahan mandat tersebut memperluas cakupan pengelolaan dana perkebunan sehingga keterbukaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban atas manfaatnya dinilai perlu diperkuat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah perbandingan alokasi pembiayaan biodiesel dengan program yang menyentuh langsung perkebunan rakyat.
Berdasarkan Laporan Kinerja BPDPKS 2024, pembayaran pembiayaan biodiesel mencapai Rp28,81 triliun. Sementara itu, akumulasi penyaluran program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga akhir 2025 tercatat Rp12,87 triliun dengan jangkauan sekitar 180 ribu pekebun.
Menurut Ateng, dukungan terhadap biodiesel tetap penting bagi ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan tata kelola dana sawit juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan pekebun dan keberlanjutan lingkungan.
“Biodiesel penting bagi ketahanan energi, tetapi keberhasilan kebijakan sawit tidak boleh hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan,” ujarnya.
Ateng juga mendorong pemerintah menghubungkan data penerima pembiayaan dengan catatan kepatuhan lingkungan. Informasi mengenai perkebunan sawit di kawasan hutan maupun keterlibatan kelompok usaha dalam perkara lingkungan, menurut dia, perlu menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut.
Meski demikian, penetapan tanggung jawab setiap pihak harus tetap mengacu pada hasil pemeriksaan dan putusan hukum yang berlaku.
“Pembiayaan yang disebut berkelanjutan harus dapat ditelusuri sampai ke rantai pasoknya,” kata Ateng.
Selain tata kelola dana sawit, Ateng menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan putusan perkara perdata karhutla yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan rangkuman Greenpeace atas perkara hingga 2024, terdapat 18 putusan perdata karhutla yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai sekitar Rp6,1 triliun. Namun, angka tersebut tidak otomatis menunjukkan seluruh kewajiban yang belum dibayarkan karena sebagian kewajiban telah ditunaikan.
Karena itu, pemerintah diminta menyampaikan perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan putusan tersebut. Informasi yang dibuka kepada masyarakat perlu mencakup nilai kewajiban, pembayaran yang telah diterima, serta perkembangan pemulihan lingkungan.
“Kementerian tidak boleh berhenti setelah memenangkan gugatan. Masyarakat perlu tahu apakah putusan sudah dieksekusi, berapa yang sudah dibayar, dan apakah lingkungan sudah dipulihkan,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IX itu.
Untuk memperjelas perkembangan penanganan perkara, Ateng mengusulkan agar pemerintah menyusun agenda percepatan dengan target yang terukur dan dapat dipantau masyarakat.
Ia mendorong agar dalam waktu 30 hari pemerintah mengumumkan daftar perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang dijatuhi hukuman, nilai kewajiban, jumlah pembayaran yang telah diterima, status pemulihan lingkungan, hingga kendala dalam pelaksanaan putusan.
Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kewajiban hukum telah dipenuhi dan memastikan dukungan pembiayaan industri sawit berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. (*/red)
Tinggalkan Balasan